Tutup
ads 1280x400 pewarta network banner display
Regional

Penyusunan SK Gubernur Pelaksanaan RBP GCF REDD Kalbar

44
×

Penyusunan SK Gubernur Pelaksanaan RBP GCF REDD Kalbar

Sebarkan artikel ini
Kadis LHK Kalbar Ir Adi Yani MH Saat Memimpin Rapat
Kadis LHK Kalbar, Ir Adi Yani MH saat memimpin rapat penyusunan SK Gubernur untuk pelaksanaan percepatan Implementasi RBP GCF REDD+ Kalbar di ruang rapat DLHK, Kamis 4 April 2024 (Foto: RJ)

KalimantanKini.com, Regional – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar menggelar rapat penyusunan Surat Keputusan Gubernur untuk pelaksanaan Result Base Payment (RBP) Green Climate Fund (GCF) Reducing Emissions Deforestation and Forest Degradation (REDD) Kalbar, Kamis (4/4/2024).

Rapat digelar di ruang rapat dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas LHK Kalbar, Ir Adi Yani MH.

“Kita sedang menyusun SK Gubernur untuk pelaksanaan RBP GCF REDD Kalbar. Cepat kita susun setelah itu diajukan ke Bagian Hukum Setda Kalbar untuk dikoreksi. Selanjutnya diajukan ke Gubernur untuk disahkan,” kata Kadis DLHK Kalbar, Ir Adi Yani di hadapan sejumlah perwakilan pegawai DLHK dan anggota Pokja REDD+ Kalbar.

Draft SK itu memang sudah disiapkan. Pada rapat itu draft itu dikoreksi satu per satu kalimatnya. Termasuk menyusun komposisi personel yang akan ditempatkan dalam SK tersebut. Personel yang ditempatkan tentu yang memenuhi kualifikasi keahliannya masing-masing.

“Saya berharap, rapat kali ini sudah menyepakati komposisi personel beserta tugasnya masing-masing. Semakin cepat semakin lebih baik agar cepat dibawa ke Kantor Gubernur,” pinta Adi Yani.

Kurang lebih tiga jam, rapat menyekapati seluruh komposisi pelaksana RBP GCF REDD Kalbar ini. Gubernur dan Sekda adalah pelindung. Sebagai ketuanya, Kadis LHK Kalbar. Kegiatan ini fokus utamanya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di Kalbar.

Dalam pelaksanaannya nanti, ada bidang yang menangani penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pengelolaan hutan lestari, Kampung Iklim, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi Kehati dan pengendalian Karhutla, dan terakhir arsitektur REDD+.

“Kita hanya berharap, proses administrasi ini berjalan cepat. Agar pelaksanaan program ini juga cepat direalisasikan,” kata Syamsul Rusdi, anggota Pokja REDD+ Kalbar. (RJ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!