Tutup
ads 1280x400 pewarta network banner display
Regional

Wan Iwansyah: THR Keagamaan Tidak Boleh Dicicil

44
×

Wan Iwansyah: THR Keagamaan Tidak Boleh Dicicil

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kubu Raya, Wan Iwansyah
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kubu Raya, Wan Iwansyah (Sumber: SuaraKalbar.co.id)

KalimantanKini.com, Regional – Menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah, para pengusaha sudah harus mempersiapkan diri untuk membayarkan salah satu kewajibannya yaitu Tunjangan Hari Raya (THR).

Menurut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI nomor M/2/HK.04/III/2024, Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan diwajibkan dibayar tunai atau penuh sesuai masa kerja pekerja.

Selain itu, pembayaran THR juga tidak bisa dialihkan bentuknya dari uang menjadi barang. Dan harus dibayar tunai, tidak boleh dicicil.

Mengenai mekanisme pembayaran THR, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kubu Raya, Wan Iwansyah mengatakan bahwa THR ini sebenarnya diawal bulan Ramadan sudah boleh dibayar hingga H-7 Idul Fitri.

“Dan THR ini tidak boleh diganti dengan barang, dan tidak boleh dicicil. Misal ada keluhan tentang THR, masyarakat dapat melaporkan ke dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan setempat,” demikian jelasnya ketika diwawancara pada hari Jumat (29/03/2024) di kantornya.

Iwansyah menambahkan hingga tahun ini, para perusahaan di Kubu Raya berlaku sportif terhadap hak-hak karyawannya. Laporan tunggaan THR dan gaji karyawan masih dibilang normal dan tidak ada kejadian yang sifatnya merugikan karyawan.

“Karena semua data perusahaan ini sudah masuk dalam sistem database, maka otomatis realisasi pembayaran THR untuk karyawan juga akan terdata.” demikian ujarnya.

Kendati THR keagamaan terbilang normal pembayarannya, namun pihaknya tetap melakukan mengantisipasi apabila ada potensi perusahaan yang nakal dalam melaksanakan kewajibannya.

“Pertama akan kita peringatkan secara lisan. Kemudian sanksi denda sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Pembayaran ini juga dilakukan melihat masa kerja karyawan yang apabila sudah 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapatkan hak satu bulan gaji. Sementara untuk karyawan yang kurang dari 12 bulan bekerja maka dibayar secara proporsional.

“Perusahaan yang memiliki aturan sendiri juga harus tunduk dengan aturan Pemerintah misalnya ada ketentuan THR dibayar lebih rendah dari satu bulan gaji tidak boleh. Minimal samalah,” demikian ungkapnya menutup sesi wawancara. (IR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!